Petani Anreapi-Polewali Menyoal Proyek IPA BWS di DPRD Polman

0
262
Demp Petani di DPRD Polman
Advertisement

Laporan: Ahmad

POLEWALI, BanuaUpdate.com- Puluhan petani padi mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Polman, kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasinya terkait persoalan proyek instalasi pengolahan air minum (IPA) Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWS) III di Desa Kunyi, Kecamatan Anreapi, Kamis, 1 April, 2021.

Rombongan petani tersebut mengeluhkan pembangunan IPA BWS III yang akan membendung hulu sungai kunyi, sehingga dikuatirkan debit air berkurang ke area persawahan di Kecamatan Polewali dan Anreapi.

Wakil Ketua DPRD Polman, Amiruddin menerima pengunjuk rasa,  bersama sejumlah anggota DPRD lainnya, kemudian melakukan rapat dengar pendapat di ruang aspirasi dengan menghadirkan para stakeholder terkait.

Ketua Induk Perkumpulan Petani Pengguna Air (IP3A) Kecamatan Anreapi, Muhammad Arsyad, mengungkapkan ratusan hektar sawah petani terancam kekeringan bila proyek IPA yang membendung sungai kunyi tidak segera dihentikan.

“Sekarang saja area persawahan kita kekurangan air, Karena sungai itulah satu-satunya yang diandalkan mengairi sawah di Polewali dan Anreapi ” ungkapnya dengan nada kesal.

Masih di DPRD Polman, perwakilan kelompok tani, Herman menjelaskan proyek irigasi untuk kebutuhan air minum memang diperlukan seiring pertumbuhan jumlah rumah di Polman. Namun hal itu tidaklah terlalu penting karena masih ada alternatif lain dengan cara mengebor.

“Kondisi tanah di Polewali merupakan tanah basah, sehingga gampang mengebor, sedangkan sawah kalau kering bisa gagal panen” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Distanpan Polman, Muhammad Yunus mengatakan hamparan persawahan di Kecamatan Polewali seluas 1.013 Hektar sementara hamparan sawah di Kecamatan Anreapi seluas 411 hektar dan sebagian besar masuk dalam kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang ditetapkan untuk dlilindungi dan dikembangkan secara konsisten.

“LP2B yang sudah ditetapkan dilarang dialihfungsikan, guna menghasilkan pangan pokok, bagi kemandirian dan kedaulatan ketahanan pangan, ” ungkapnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Polman, Rahmi mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan proyek IPA BWS III di Desa Kunyi, olehnya itu, dia mendesak pihak BWS III mengurus kajian dampak lingkungannya.

“Perlu kajian lagi mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan, yang jelas saya tidak tahu kalau ada itu proyek” ujarnya.

Sementara Sekertaris PDAM Polman, Muksin mengatakan pihaknya tidak berhak menghentikan kegiatan proyek BWS III, karena PDAM hanya operator penerima saja tidak ada sangkut pautnya dengan proyek bendungan tersebut.

“PDAM tidak tahu menahu soal proyek irigasi, mau dari Balai, Satker atau pihak manapun, kita tidak bisa intervensi ” jelasnya.

Kontroversi proyek bendungan BWS III di sungai Kunyi tersebut, akhirnya disepakati bersama untuk dihentikan sementara, perwakilan DPRD Polman akan memanggil pihak BWS III di Palu dan meminta proyek dihentikan tanpa batas waktu yang ditentukan.

“Kita buat berita acara penolakan proyek itu, lalu ditanda tangani pak desa, camat, petani dan pimpinan DPRD” Tegas Amiruddin, Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Ketfot : Petani memadati ruang aspirasi Kantor DPRD Polman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here