MAMUJU-Setelah melayankan surat keberatan administarsi kepada Pemda Kabupaten Mamuju, oleh sejumlah ASN eselon III dan IV, yang mengaku merasa dirugikan surat keputusan Bupati (SK) Mamuju tertanggal 30 Agustus 2021, soal acara pelantikan pejabat eselon III dan IV.

Persoalan ini menjadi babak baru. Selasa siang (30/11) tim kuasa hukum 9 ASN, akhirnya resmi menggugat Bupati Mamuju di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar.

Dikonfirmasi Irwin, SH, sebagai salah seorang tim penasehat hukum (PH) 9 ASN, membenarkan Timnya telah memasukkan surat gugatan terhadap bupati Mamuju melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) PTUN Makassar.

“ Iya benar, tadi barusan kami kasi masuk surat gugatan terhadap bupati Mamuju, melalui PTSP PTUN Makassar, “ kata Irwin.

Salah satu alasan kata dia, melayankan gugatan karena kliennya menjadi korban mutasi yang menyalahi aturan. Irwin menilai, beberapa ASN tersebut sebelumnya telah menjabat pada posisi eselon III dan IV namun dinonjobkan dalam mutasi tersebut.

“Kami layangkan gugatan terhadap Bupati Mamuju di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar. Gugatan  diajukan karena mereka meyakini telah menjadi korban mutasi ASN yang menyalahi aturan.” ujar Irwin.

Irwin menambah bahwa gugatan tersebut diajukan karena jelas sebelumnya telah mengajukan keberatan administrasi terhadap Bupati Mamuju. Namun keberatan tersebut, terabaikan dan tidak ada tindak lanjut sebagaimana dalam ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah. Ini artinya secara aturan bupati telah mengabulkan keberatan ASN tersebut.

“ Upaya hukum dengan menggugat bupati Mamuju sebagai permohonan ke pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan karena Bupati Mamuju telah mengabulkan keberatan klien kami,“ pungkas Lawyer muda asal Makassar itu.(Fadly)

By Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *