Klaim Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan soal 110 juta masyarakat mendukung penundaan Pemilu 2024 menuai polemik. Klaim itu ia sampaikan berdasarkan big data media sosial.
Ia memastikan klaimnya tak bohong, namun enggan memberikan keterangan lebih rinci.
“Ya, pasti adalah [big datanya], masa bohong. Janganlah [diungkap ke publik],” kata Luhut dalam acara DEWG G20 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa (16/3).
Soal big data penundaan Pemilu 2024 ini juga pernah disampaikan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pada Februari lalu. Ia menyebut menurut analisa big data perbincangan yang ada di medsos, dari 100 juta subjek akun, sebanyak 60% mendukung penundaan pemilu.
Sementara, Luhut mengeklaim ada 110 juta masyarakat di media sosial yang mendukung penundaan Pemilu 2024 menurut big data. Luhut pun didesak untuk mengungkap big data yang menyatakan jutaan masyarakat Indonesia ingin Pemilu 2024 ditunda.
Diminta Tak Semena-semena Mengatasnamakan Rakyat
Desakan agar Luhut membuka big data tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi.
Ia meminta Luhut tak sembarang klaim apalagi dengan mengatasnamakan rakyat. Burhanuddin menegaskan Luhut harus menjelaskan dari mana big data itu didapat dan bagaimana metode analisisnya.
“Kok, semena-mena sekali atas namakan rakyat? Rakyat dalam demokrasi sangat penting nilainya. Kenapa mudah sekali diklaim, dibungkus dalam angka 110 juta dan semua dukung penundaan,” kata Burhanuddin dalam diskusi ‘Meninjau Pandangan Publik dan Analisis Big Data soal Penundaan Pemilu’ di Jakarta, Kamis (17/3).
“Kita enggak anti temuannya. Buka saja, undang saja siapa ilmuwan yang suplai data Pak Luhut. Sehingga bisa sering saling beri masukan atau kritik. Kan, kita juga mau belajar. Siapa tahu kita salah dan emang ada 100 juta beneran,” imbuh dia.
Burhanuddin mengungkapkan pada September 2021, pihaknya menggelar survei kepuasan Jokowi di masyarakat kalangan pengguna telepon yang juga menggunakan medsos. Hasilnya, apresiasi kepada Jokowi lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat umum.
ia juga yakin bahwa pengguna medsos justru cenderung menolak penundaan pemilu. Berbeda dengan apa yang disampaikan Luhut.
“Itu jauh lebih rendah dari umum. Mengapa? Karena mereka yang gunakan medsos mereka punya info yang lebih periodik dan tingkat pendidikan yang lebih baik. Angka Mas Fahmi diambil dari 18 juta pengguna Twitter kemudian dicari yang omong penundaan, ditemukan 10 ribu artinya 0,55%. Facebook, Instagram, TikTok lebih banyak ngomong soal minyak goreng,” tuturnya.
Jika Tak Dibuka Artinya Abal-abal
Kritik soal klaim Luhut juga disampaikan Wakil Ketua RI Fraksi Demokrat, Syarief Hasan. Ia mempertanyakan klaim big data yang sampai saat ini enggan dibuka Luhut.
Menurut Syarief, jika sampai saat ini Luhut tak mau blak-blakan soal data tersebut, ia curiga data tersebut tak kredibel.
“Kalau belum mau dibuka, artinya data abal-abal seperti yang diperkirakan,” kata Syarief Hasan saat dihubungi, Jumat (18/3).
Lebih lanjut, Syarief menyayangkan pernyataan Luhut yang terkesan mendorong penundaan pemilu. Apalagi, Luhut adalah menteri yang bertugas membantu presiden.
Jika Klaim Luhut Benar, Jangan Diikuti
Ketua DPP Demokrat, Didik Mukrianto, turut mempertanyakan klaim Luhut soal big data 110 juta masyarakat yang mendukung Pemilu 2024 ditunda.
Didik mengatakan pihaknya juga memiliki data respons publik soal isu penundaan Pemilu 2024. Namun, data ini tak sesuai dengan klaim Luhut.
“Kami juga punya data. Data internal kami para pemilih Demokrat menghendaki Pemilu 2024 tetap dijalankan sesuai konstitusi. Jadi kita mempertanyakan survei versi Pak Luhut,” kata Didik saat dihubungi, Jumat (18/3).
Di satu sisi, jika memang klaim Luhut benar adanya, ia menilai hal itu tak boleh penundaan pemilu dituruti, bahkan didorong. Didik menegaskan, pejabat negara dan aparat pemerintah termasuk elite politik bekerja atas amanah konstitusi, peraturan perundang-undangan dan mandat rakyat.
“Kalau pun benar ada survei berbeda seperti yang dikatakan Pak Luhut, itu keinginan yang tidak boleh diikuti. Tetapi harus diedukasi dan diingatkan dalam proses sejarah,” tuturnya.
“Jangan sampai jika saat ini sebagian elite mewacanakan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan, kemudian ada tandingannya yang membawa wacana percepatan pemilu kemudian mereka dianggap makar?” tambah dia.
Mayoritas Pengguna Medsos Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi
Analis LAB 45, Diyauddin, mengatakan pihaknya sudah dua kali mengambil data terkait sikap publik terkait perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut hasil analisis data tersebut, mayoritas pengguna medsos khususnya Twitter tak setuju Jokowi menjabat lebih dari 2 periode.
Menurut Diyauddin, data yang berhasil ditemukan LAB 45 pun hanya sekitar 10 ribu di Twitter. Dari data yang ada, mayoritas pengguna medsos justru menolak masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang.
Sehingga ia mempertanyakan klaim Luhut bahwa ada 110 juta masyarakat di media sosial yang setuju pemilu ditunda. Apalagi, kata dia, mendapat data dari medsos lain seperti Facebook, Instagram, dan lainnya lebih sulit lagi.
“Analisis politik ada 2 kali. Satu tentang Jokowi maju 3 periode Juni 2021. Penarikan data cuma 2 hari. Akunnya cuma 10 ribuan. Dan seperti kata Mas Burhanuddin Muhtadi, semakin orang baca medsos makin enggak setuju. Temuan kami hampir 100% tidak ada yang pro,” kata Diyauddin dalam diskusi Meninjau Pandangan Publik dan Analisis Big Data soal Penundaan Pemilu di Jakarta, Kamis (17/3).
Source : www.kumparan.com
