BerandaUmumProfil Mardani Maming, Eks Bupati Tanah Bumbu yang Kini Dicegah KPK

Profil Mardani Maming, Eks Bupati Tanah Bumbu yang Kini Dicegah KPK

Nama Mardani H. Maming kini jadi sorotan setelah ia dicegah KPK untuk bepergian ke luar negeri terkait dugaan kasus korupsi.

Mardani H. Maming lahir di Batulicin, 17 September 1981. Ia pernah tercatat di rekor MURI sebagai bupati termuda se-Indonesia (29 tahun) saat ia dilantik menjadi Bupati Kabupaten Tanah Bumbu masa jabatan 2010-2015.

Mardani kini merupakan Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2022-2027. Serta menjabat sebagai Ketua BPP HIPMI 2019-2022.

Mardani yang juga kader PDI Perjuangan itu pernah menjabat Bupati Tanah Bumbu selama dua periode sejak tahun 2010-2018.

Suami dari Hj. Erwinda ini sempat menggeluti dunia usaha di mana ia menjabat sebagai Komisaris dari PT Bina Usaha. Hal ini membuat Mardani tidak hanya hebat di kancah politik, namun juga di dunia bisnis.

Profil Mardani Maming, Eks Bupati Tanah Bumbu yang Kini Dicegah KPK (1)
Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming Foto: Wikimedia Commons

Mardani Maming menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Unlam, Banjarmasin.

Sebelum menjabat Bupati tanah Bumbu, Mardani Maming pernah menjadi Komisaris PT. Bina Usaha; Anggota DPRD Kab. Tanah Bumbu Fraksi PDIP, lalu Bupati Tanah Bumbu dua periode.

Belum diketahui dugaan korupsi apa yang membuat Mardani Maming dicegah. KPK pun belum berkomentar soal status hukum Mardani. Namun, pencegahan biasanya dilakukan pada saat tahap penyidikan.

“Intinya kalau sudah ada upaya paksa, penggeledahan, penyitaan, itu kan di tahap penyidikan,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan di Gedung ACLC, Senin (20/6).

Profil Mardani Maming, Eks Bupati Tanah Bumbu yang Kini Dicegah KPK (2)
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menghadiri FGD soal korupsi di sektor SDA. Foto: Dok. Humas KPK

Plt juru bicara KPK, Ali Fikri, pun membenarkan adanya pencegahan ke luar negeri terhadap dua orang.

“Berdasarkan informasi yang kami terima, benar, KPK telah mengajukan permohonan cegah ke pihak imigrasi terhadap dua orang terkait dugaan korupsi yang sedang kami lakukan proses penyidikan,” kata Ali.

Namun Ali belum menjelaskan lebih lanjut mengenai penyidikan yang dimaksud.

“Saat ini kami masih terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti dalam kegiatan penyidikan dimaksud,” pungkas Ali.

Beberapa waktu lalu, ia pernah menjalani permintaan keterangan oleh penyelidik KPK. Namun, Mardani juga tak menjelaskan lebih lanjut keterkaitan pemanggilannya tersebut.

“Saya hadir di sini sebagai pemeriksaan pemberi informasi penyelidikan,” ujarnya.

Belum ada komentar dari Mardani Maming terkait pencegahan ini.

Dikutip dari Antara, Nama Mardani Maming sempat disebut dalam perkara dugaan korupsi peralihan izin usaha pertambangan (IUP) di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Kasus ini menjerat mantan kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo.

Dwidjono kini berstatus sebagai terdakwa dan perkara tersebut masih berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin.

Mardani tegas membantah dirinya terlibat dalam perkara tersebut saat dia menjabat sebagai bupati Tanah Bumbu.

Kuasa hukum Mardani, Irfan Adham, dalam keterangannya Senin (11/4), mengatakan pemberitaan sejumlah media yang menyebut kliennya terlibat dalam kasus yang terjadi 10 tahun lalu itu tidak benar dan tidak berdasarkan pada fakta hukum.

“Perlu kami sampaikan bahwa hubungan Bapak Mardani dan Bapak Dwidjono, selaku terdakwa in case adalah hubungan struktural bupati dan kepala dinas, sehingga bahasa ‘memerintahkan’ yang dikutip media dari kuasa hukum Bapak Dwidjono harus dimaknai sebagai bahasa administrasi yang wajib dilakukan oleh seorang kepala dinas jika terdapat adanya permohonan oleh masyarakat, termasuk pula permohonan atas IUP PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN),” jelas Irfan.

Dalam suratnya kepada KPK, Dwidjono menyebut Mardani merupakan pihak yang memerintahkan dirinya sebagai bawahan untuk pengalihan IUP tersebut.

Lebih lanjut, Irfan mengatakan kewajiban melaksanakan permohonan peralihan IUP PT PCN merupakan perintah undang-undang, sehingga ia menyatakan sudah menjadi kewajiban bagi bupati dan kepala dinas saat itu untuk menindaklanjuti setiap permohonan dan surat yang masuk.

“Kalau pun dinilai ada kesalahan pada proses administrasi pelimpahan IUP, hal tersebut adalah tindakan pejabat administrasi negara yang batu ujinya ada pada peradilan administrasi negara dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara,” ujarnya.

Irfan menyebutkan pernyataan kuasa hukum Dwidjono merupakan asumsi yang tidak memiliki basis fakta dan tidak berdasar hukum. Terlebih lagi, perkara Dwidjono masih dalam status pemeriksaan dan masih berjalan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.

Source : www.kumparan.com

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular

Recent Comments