Wakil Ketua DPRD Mamuju Bakal Ajukan Praperadilan, Setelah Ditetapkan Tersangka

0
12
Advertisement

MAMUJU-Wakil Ketua DPRD Mamuju Andi Dodi melalui kuasa hukumnya, Nasrun, akan mengajukan upaya praperadilan terkait kasus pengalihan fungsi hutan lindung mangrove menjadi bangunan SPBU yang menjerat Andi Dodi beserta dua tersangka lainnya.

“Kami penasihat hukum tersangka menghargai proses hukum yang dilakukan teman-teman Kejaksaan. Namun, sebagaimana ketentuan undang-undang, tersangka punya hak juga. Hak itu kami akan gunakan, salah satunya kemungkinan akan melakukan upaya praperadilan,” kata Nasrun, Kamis (21/7/2022).

Selain Andi Dodi, Kejati Sulbar juga menetapkan dua tersangka lainnya dalam kasus pengalihan hutan lindung, yakni mantan Kepala BPN Mamuju Hasanuddin dan mantan Kepala Desa Tadui Syaiful Bahri.

Kuasa hukum mantan Kepala BPN Mamuju Hasanuddin, Abdul Wahab, menyatakan pihaknya tidak puas atas penetapan kliennya sebagai tersangka karena dinilainya banyak keganjilan.

“Pertama, kami tidak puas karena kami tidak mengetahui berapa besar sesungguhnya kerugian negara walaupun ada penyampaian dari Kejati Rp 2,8 miliar kerugian negara menyangkut hutan lindung. Perlu dipahami apakah hutan lindung aset negara atau milik negara, dan juga penetapan tersangka belum dilakukan gelar perkara,” ujar Wahab.

“Saya penasihat hukumnya akan melakukan praperadilan,” sambung dia.

Sebelumnya, Kejati Sulbar Didik Istiyanta saat menggelar jumpa pers menyebutkan, ketiga tersangka dititipkan di Rutan Kelas 2 Mamuju selama 20 hari ke depan terhitung mulai Kamis (21/7).

Didik mengatakan kerugian negara dalam kasus pengalihan hak hutan lindung tersebut sebesar Rp 2,8 miliar

“Dalam perkara tersebut kerugian keuangan negara tidak terlalu besar. Namun perkara tindak pidana korupsi tersebut sebagai sarana untuk mengembalikan hutan negara dan hutan lindung sekitar 10.300 meter persegi yang telah dibangun SPBU,” tutupnya.(Adhi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here