Pakai Maskapai Tertentu, DPRD Sulbar Sorot Perjalanan Dinas OPD Bakal Kuras APBD

0
8
Rapat paripurna DPRD Sulawesi Barat. Foto: Saharuddin Nasrun/SulbarKini
Advertisement

DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyoroti perjalanan dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulbar yang ditengarai harus menggunakan maskapai penerbangan Susi Air.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sulbar, Hatta Kainang, ketika mengikuti rapat paripurna di Gedung Darurat DPRD Sulbar, Senin (19/9/2022) malam.

Hatta menilai, harga tiket Susi Air yang berkisar di angka Rp 2 jutaan terlalu mahal. Jika menjadi angkutan utama ASN, maka anggaran belanja perjalanan dinas Pemprov Sulbar bakal membengkak.

“Karena ini berkorelasi dengan cost belanja perjalanan dinas kita. Jangan sampai karena sisanya banyak di APBD Perubahan, dipaksakan untuk naik Susi Air,” kata Hatta.

Selain itu, sambungnya, tiket angkutan udara juga menjadi sumber tekanan inflasi di daerah. Data itu Hatta kutip dari data kajian ekonomi Bank Indonesia Perwakilan Sulbar pada triwulan 2.

“Artinya di sisi lain kita mendorong bagaimana inflasi ditekan, tapi di sisi lain kita membuka ruang naiknya inflasi. Saya minta ini ditindaklanjuti,” ketusnya.

Buka Aksesibilitas

Terpisah, Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris DP menjelaskan, kebijakan flight khusus Susi Air diambil sebagai langkah membuka akses. Itu dilakukan sebab Wings Air tidak lagi melayani rute Mamuju-Kaltim.

Sehingga, kata dia, inisiatif yang terjalin hanya menyangkut aksesibilitas, bukan harga. Sehingga, publik mulai mempertanyakan variasi harga Susi Air yang cenderung lebih mahal dibandingkan harga pasar.

“Tinggal nanti kita mengkalkulasi. Kita menghitung apakah yang dibutuhkan Sulbar, mengenai harganya atau pada aksesibilitasnya,” ucapnya.

Idris menambahkan, tak ada instruksi Penjabat Gubernur Sulbar yang mewajibkan ASN menggunakan Susi Air. Kata dia, itu hanya menjadi pilihan-pilihan para OPD yang hendak melakukan perjalanan dinas domestik di luar Sulbar.

“Jadi tidak ada instruksi dari gubernur harus menggunakan Susi Air. Tidak ada. Tidak ada dokumen yang menunjukkan harus berangkat dengan Susi Air,” ujarnya.

Meski begitu, Idris menilai menggunakan Susi Air menuju Kaltim sebagai tempat transit menuju Jakarta memang lebih efektif. Selain efisiensi waktu, bandara di Kaltim juga menyediakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia yang lebih banyak ketimbang di Makassar, Sulsel.

“Kalau ke Jakarta itu, seperti saya kemarin menghitung waktu untuk pertemuan Sekjen Kehutanan. Itu pas banget jika dibanding Makassar yang harus naik Lion, mohon maaf. Jadi sekali-kali ini pilihan-pilihan kami,” kata dia.

“Jadi tidak ada instruksi dari gubernur yang tertulis dan memang kalau ada imbauan usahakan kita memanfaatkan Susi Air sebagai bentuk apresiasi dari kerja sama,” tandas Idris.

Source : www.kumparan.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here