China Serukan Dialog Gencatan Senjata Usai Putin Umumkan Mobilisasi Tentara

0
7
Anggota pasukan militer pro-Rusia berada di atas kendaraan tempur lapis baja (APC) dekat pabrik baja Azovstal di kota pelabuhan selatan Mariupol, Ukraina pada Kamis (5/5/2022). Foto: Alexander Ermochenko/REUTERS
Advertisement

China menyerukan gencatan senjata melalui dialog damai setelah Presiden Rusia, Vladimir Putin, memerintahkan mobilisasi parsial warga sipil dalam pasukan militer cadangan untuk berperang di Ukraina pada Rabu (21/9).

Menteri Pertahanan Rusia, Sergey Shoigu, menyebutkan pengerahan 300.000 personel dari keseluruhan 25 juta tentara cadangan menuju Ukraina. Ini merupakan mobilisasi parsial pertama Rusia sejak Perang Dunia II. Putin juga menyinggung penggunaan senjata nuklir.

Pengumuman tersebut memicu kecaman dari berbagai pihak. NATO, Uni Eropa, dan Amerika Serikat (AS) mengutuk ancaman nuklir, serta memandang mobilisasi sebagai tanda kelemahan. Sementara itu, China mendesak penghormatan ‘integritas teritorial semua negara’.

Menteri Luar Negeri China, Wang Wenbin. Foto: Reuters/Carl Recine
Menteri Luar Negeri China, Wang Wenbin. Foto: Reuters/Carl Recine

“Kami menyerukan kepada pihak-pihak terkait untuk mewujudkan gencatan senjata melalui dialog dan konsultasi, dan menemukan solusi yang mengakomodasi masalah keamanan yang sah dari semua pihak sesegera mungkin,” jelas juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, dikutip dari AFP, Kamis (22/9).

“Kami selalu mengatakan bahwa kedaulatan dan integritas teritorial semua negara harus dihormati, tujuan dan prinsip Piagam PBB harus dipatuhi, masalah keamanan yang sah dari semua negara harus ditanggapi dengan serius, dan semua upaya yang kondusif untuk penyelesaian damai krisis harus didukung,” tambah dia.

China berulang kali menyatakan dukungan atas kedaulatan Ukraina, tetapi menolak mengkritik agresi Rusia. China dan Rusia memperkuat hubungan dalam beberapa tahun terakhir, hingga mendeklarasikan hubungan ‘tanpa batas’ untuk mengimbangi dominasi AS.

Presiden China Xi Jinping (kanan), Presiden Rusia Vladimir Putin (tengah), dan Presiden Mongolia Ukhnaa Khurelsukh mengadakan pertemuan trilateral di sela-sela pertemuan puncak para pemimpin Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) di Samarkand pada 15/9. Foto: Alexandr Demyanchuk / SPUTNIK / AFP
Presiden China Xi Jinping (kanan), Presiden Rusia Vladimir Putin (tengah), dan Presiden Mongolia Ukhnaa Khurelsukh mengadakan pertemuan trilateral di sela-sela pertemuan puncak para pemimpin Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) di Samarkand pada 15/9. Foto: Alexandr Demyanchuk / SPUTNIK / AFP

Putin dan Presiden China, Xi Jinping, terakhir kali bertemu di sela-sela KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) di Uzbekistan pada 15-16 September. Dalam kesempatan itu, mereka berjanji akan menyokong kepentingan utama masing-masing negara.

Putin menegaskan komitmen Rusia terhadap prinsip ‘satu China. Dia mengutuk provokasi Washington yang mengirimkan Ketua DPR AS Nancy Pelosi dan menjanjikan penjualan senjata ke Taiwan.

Kendati demikian, pertemuan tersebut mengindikasikan keretakan antara keduanya pula. Pasalnya, Rusia mendapati kekalahan signifikan ketika Ukraina meluncurkan serangan balasan. Kiev telah berhasil merebut kembali 8.000 kilometer persegi wilayahnya.

Anggota layanan Ukraina berdiri di atas kendaraan tempur infanteri BMP-1, di tengah serangan Rusia terhadap Ukraina, dekat kota Izium, yang baru-baru ini dibebaskan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina, di wilayah Kharkiv, Ukraina, Rabu (14/9/2022). Foto: Gleb Garanich/Reuters
Anggota layanan Ukraina berdiri di atas kendaraan tempur infanteri BMP-1, di tengah serangan Rusia terhadap Ukraina, dekat kota Izium, yang baru-baru ini dibebaskan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina, di wilayah Kharkiv, Ukraina, Rabu (14/9/2022). Foto: Gleb Garanich/Reuters

Demi memutarbalikkan keadaan, Putin bersumpah akan menggunakan segala cara untuk melindungi wilayah Rusia. Separatis pro-Moskow di wilayah pendudukan Ukraina kemudian mengumumkan referendum untuk bergabung dengan Rusia.

Sementara itu, Rusia akan memanggil warga berusia 18 hingga 60 tahun untuk berperang di Ukraina. Parlemen Rusia juga menyetujui RUU untuk memperketat hukuman selama periode mobilisasi.

“Kita berbicara tentang mobilisasi parsial. Artinya, hanya warga negara yang saat ini berada dalam pasukan cadangan militer dan, di atas segalanya, yang pernah bertugas di angkatan bersenjata memiliki keterampilan militer dan pengalaman yang relevan. Hanya mereka yang akan dikenakan wajib militer,” jelas Putin.

Source : www.kumparan.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here