Seorang anggota polisi, AKBP Bambang Kayun Bagus SP, dijerat tersangka oleh KPK. Status tersangkanya itu terungkap dari gugatan praperadilan yang dilayangkan Bambang Kayun ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam upaya praperadilan itu, Bambang menggugat KPK atas status tersangka KPK atas dirinya. Belum ada penjelasan resmi dari KPK soal kasus Bambang Kayun ini. Namun dari gugatannya di praperadilan, Bambang dijerat sebagai tersangka suap dan gratifikasi.

Ilustrasi tahanan KPK. Foto: Humas KPK

Siapa Bambang Kayun?

Bambang Kayun merupakan seorang anggota polisi berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Merujuk gugatan praperadilan, Bambang dijerat tersangka suap dan gratifikasi saat dia menjabat Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri, periode 2013-2019.

Dalam penelusuran kumparan, Bambang pernah menjabat sejumlah posisi strategis. Seperti Kasubbag SKK Bagjianbang Sempim Lemdiklat Polri. Lalu Kasubditklas Ditpamobvit Polda Kalsel.

Sebelumya, dia juga pernah penjabat Kasat Serse di Polresta Pontianak tahun 2008. Bambang juga tercatat pernah menjabat Kanit Resintel Polsek Tanjung Priok serta Kasat I Dit Reskrim Polda Kalimantan Barat.

Bambang Kayun Gugat KPK

Gugatan praperadilan Bambang Kayun dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (21/11). Bambang bertindak sebagai pemohon dan KPK sebagai termohon.

Dalam gugatan itu, Bambang tidak terima atas penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Merujuk gugatan, ia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima hadiah atau janji saat menjabat sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri.

Dalam gugatannya, Bambang meminta kepada majelis hakim untuk membatalkan penetapan tersangka oleh KPK terhadap dirinya.

Kemudian, Bambang juga meminta agar pemblokiran rekening dirinya oleh KPK tidak berkekuatan hukum dan tidak sah. Bambang juga meminta majelis hakim menghukum kerugian akibat ia ditetapkan sebagai tersangka sebanyak Rp 25 juta per bulan, terhitung sejak Oktober 2021 hingga November 2022.

Belum ada pernyataan dari Mabes Polri maupun Bambang Kayun atas penetapan tersangka ini.

Di sisi lain, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Irjen Karyoto tidak menampik adanya gugatan tersebut. Ia pun menyatakan KPK siap menghadapi praperadilan. Menurut Karyoto penetapan tersangka sudah sesuai prosedur.

“Kami siap menghadapi dan kami yakin apa yang sudah kami lakukan ada betul-betul sesuai dengan prosedur aturan hukum yang berlaku dalam penetapan tersangka,” ujar Karyoto, Selasa (22/11).

KPK juga sudah meminta kepada Imigrasi untuk melakukan pencegahan ke luar negeri atas nama Bambang Kayun. Pencegahan pun telah dilakukan untuk 6 bulan pertama.

“Pencegahan atas permintaan KPK dengan masa berlaku 04 November 2022 sampai dengan 04 Mei 2023,” kata Kasubbag Humas Ditjen Imigrasi, Ahmad Nursaleh, dalam keterangannya.

Source : https://kumparan.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *