Fraksi NasDem dan PKS menyinggung program polisi RW saat menggelar rapat kerja dengan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono membahas realisasi anggaran 2023 dan rencana kerja anggaran tahun 2024 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsyi mempertanyakan anggaran untuk program polisi RW tersebut.
“Digerakkannya program polisi RW, saya pikir perlu ada penjelasan nanti program ini dicantolkan ke mana anggarannya. Tadi ada enggak Pak Waka? Saya belum lihat itu. Dan apa program ini tidak akan membebani anggaran kita?” tanya Aboe di Gedung DPR, Senayan, Senin (5/6).
Dia pun mempertanyakan apakah program polisi RW tidak beririsan dengan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) atau polisi yang bertugas di level desa, yang sudah ada.
“Apakah program ini tidak overlap dengan Bhabinkamtibmas? Karena ini menjelang pemilu jadi orang ini pada tanya, kalau saya sih biasa-biasa saja,” dalihnya.
Hal yang sama juga disampaikan anggota Komisi III Fraksi NasDem Taufik Basari. Ia meminta Polri melibatkan Komisi III untuk melakukan pengawasan terhadap program polisi RW.
“Menurut saya polisi RW ini jika nanti akan direalisasikan, anggaplah sebagai suatu uji coba kita. Oleh karena itu, menurut saya ini bisa menjadi subjek to be evaluated. Maksudnya suatu hal yang kita di Komisi III bisa dilibatkan juga pengawasan dalam hal pelaksanaannya,” kata dia.
Menjawab hal itu, Gatot mengatakan sebenarnya program polisi RW tidak membebani anggaran Polri. Dia mengatakan, Kabaharkam Komjen Mohammad Fadil Imran yang juga hadir dalam raker itu akan menjelaskan program tersebut.
“Polisi RW sebenarnya kita tidak membebani anggaran Polri tapi nanti waktu lengkapnya setelah saya nanti Pak Fadil akan menjelaskan soal polisi RW ini,” kata dia.
Source : www.kumparan.com
