MAMUJU – Forum Group Discation (FGD) dilaksanakan Institute Kapal Perempuan bekerjasama kementerian Pemberdayaan perempuan dan Anak , Yayasan Kartini Manakara, dan EM2000.
FGD ini dilaksanakan di Pemprov Sulbar Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar, Kamis (15/6/2023).
Tujuannya, dalam rangka melihat data perkawinan di provinsi Sulawesi Barat.
Soal perkawinan anak di Sulbar yang masih tinggi , meski sudah terjadi penurunan signifikan dari tahun 2020 17,7 persen, turun ke 11,30 persen tahun 2022 ada penurunan signifikan 6 persen.
“Ini penurunan yang luar biasa. Meski sudah menurun tapi masih tetap tinggi dan perlu perhatian khusus untuk mencapai target nasional,” kata Institut Kapal Perempuan oleh Justin Antoni.
Apalagi, pemerintah Sulbar sudah mencanamgkan 4 program prioritas di tahun 2023-2024 yakni Penghapusan kemiskinan Ekstrim, Mengatasi angka putus sekolah (APS), Menurunkan Stunting dan Stop perkawinan Anak.
Pj Gubernur Sulbar meminta semua OPD untuk memaksimalkan program tersebut terukur dan mencapai target masing isu teesebut.
“FGD tersebut dimaksukan untuk menemukan data yang valid masing-masing sektor terutama OPD dan instansi lainnya termasuk CSO dalam melakukan kegiatan intervensi stop Perkawinan,” ungkap Justin.
Intervensi stop perkawinan anak dapat dimulai dari keluarga khususnya, kemudian bisa juga melalui instasi penyedia layanan dispensasi nikah, atau lembaga layanan lainnya untuk menekan agar perkawinan Anak dapat di atasi.
Diperlukan keterpaduan langkah-langkah penanganan yang konfrenhensif, terpadu dan terkodinasi dengan baik.
Didalam pelaksanaan FGD inu juga dimaksukan menemukan langkah strategis kolaborasi antar multipihak , belajar dari pengalaman dari provinsi di sulawesi selatan dan kabupaten pangkep.
Data ini sangat penting sebagai titik awal program yang biasa disebut advokasi berbasis data, untuk untuk penyamaan persepsi dan cara pandang tentang data yang tersedia sebagai kesepakatan untuk melakukan intervensi serta kegiatan aksi kolektif multipihak akan sangat menolong dalam program untuk mendukung percepatan stop perkawinan anak di Sulawesi barat.
“Ini juga dimaksudkan untuk menegaskan pentingnya stop perkawinan Anak sebagai salah satu indikator pencapaian target SDGs tujuan 5 kesetaraan Gender, pencapaian target SDGs tujuan 5 akan sulit di capai jika perkawinan Anak masih tinggi karena akan mempengaruhi indeks gender dan juga Indeks pembangunan Manusia (IPM),” bebernya.
Dengan demikian menekan angka perkawinan Anak akan sangat menolong dalam meningkatkan indeks gender juga sekaligus pencapaian target SGGs kesetaraan gender.
Oleh sebab, FGD ini melahirkan beberapa rencana aksi bersama multipihak yang akan dilakukan sebagai aksi kolektif terutama kampanye bersama stop perkawinan Anak, tentu ini mendukung penuh program pemerintah provinsi Sulawesi Barat khususnya dan Pemerintah pusat umumnya.
Diketahui, FGD dihadiri berbagai pemangku kepentingan Bapeda , Dinas pemberdayaan perempuan, Diknas,Dukcapil, Depag,Pengadilan Agama, LbH,Yayasan Karampuan, Media , Polda,Kejati,Pelayanan kesehatan,Universitas serta CSO lainnya.
Sedangkan, narasumber dalam kegiatan FGD adalah kementerian Perlindungan Anak RI disampaikan melalui Zoom, Institut Kapal Perempuan oleh Justin Antoni,Kepala Dinas Pemberdayaan perempuan Sulbar Jamila, Kartini Manakara oleh Dian Dan Mulyadi Prayitno yang menyampaikan sharing pengalaman program di Sulawesi Selatan Pangkep.(Adhi)
