KOTABARU — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru bersama Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan instansi maritim menyepakati pemberian masa toleransi khusus bagi para nelayan yang tengah menyelesaikan pengurusan dokumen perkapalan hingga akhir Desember 2026. Kebijakan diskresi ini diambil sebagai solusi transisi agar aktivitas melaut dan mata pencaharian masyarakat pesisir tetap berjalan normal di tengah proses penuntasan administrasi kelautan.

Kesepakatan strategis tersebut dicapai dalam perhelatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Hj. Suwanti, bertempat di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kotabaru, Senin (9/11/2026).

Forum RDP turut menghadirkan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru, H. Zaenal Arifin, S.STP., M.Si., perwakilan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Kotabaru–Batulicin yang diwakili Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal (SHSK) Afzhal, Kasat Polairud Polres Kotabaru M. Rifani, jajaran anggota DPRD, serta Kepala Desa Hilir Muara Usman Pahero yang mewakili aspirasi kelompok nelayan setempat.

Dalam paparannya, Usman Pahero menyampaikan keluhan mengenai keterlambatan penuntasan sertifikasi kapal tangkap yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Kendala administratif tersebut berdampak langsung pada terhambatnya jadwal operasional melaut sekaligus membengkaknya beban biaya operasional yang harus ditanggung pemilik kapal.

Merespons aspirasi tersebut, perwakilan KSOP Batulicin, Afzhal, menjelaskan bahwa penundaan penerbitan dokumen umumnya bersumber dari belum lengkapnya berkas persyaratan awal pemohon serta tahapan prosedur pengukuran fisik kapal di lapangan.

“Pihak kami berkomitmen maksimal mempercepat dan memperbaiki kualitas pelayanan. Kami mengimbau para pemilik kapal untuk segera melengkapi berkas teknis yang dipersyaratkan agar proses penerbitan sertifikat kapal dapat terakselerasi,” jelas Afzhal.

Pelonggaran Rekomendasi BBM dan Empat Poin Tindak Lanjut RDP

Guna memastikan roda perekonomian nelayan tidak terhenti selama masa pengurusan dokumen, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru, H. Zaenal Arifin, menegaskan bahwa pemerintah daerah mengambil langkah pelonggaran terkait penerbitan rekomendasi kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

“Pemerintah daerah memberikan batas toleransi rekomendasi BBM hingga akhir Desember 2026. Namun, kami meminta seluruh pelaku usaha penangkapan ikan memanfaatkan rentang waktu ini untuk merampungkan seluruh dokumen perizinan perikanan sesuai regulasi,” papar Zaenal Arifin.

Dukungan senada disampaikan Kasat Polairud Kotabaru, M. Rifani, yang menekankan pentingnya keselarasan koordinasi antarinstansi dalam mendampingi masyarakat nelayan tanpa mengesampingkan fungsi pengawasan keselamatan pelayaran.

Pada akhir pertemuan, Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Hj. Suwanti, merumuskan empat poin komitmen tindak lanjut bersama:

Percepatan Sertifikasi: Membangun komunikasi intensif secara langsung antara pemilik kapal dengan pihak KSOP guna mempercepat proses penerbitan sertifikat kapal.

Kelengkapan Dokumen: Menggencarkan sosialisasi dan imbauan kepada kelompok nelayan agar segera melengkapi seluruh persyaratan administratif perikanan.

Koordinasi Lintas Daerah: Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru memfasilitasi koordinasi aktif ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan guna mempercepat penerbitan dokumen izin perikanan tangkap.

Jaminan Mata Pencaharian: Memastikan pemenuhan aspek legalitas perkapalan berjalan selaras dengan jaminan keselamatan berlayar serta keberlanjutan ekonomi keluarga nelayan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *