Banua Update, Barito Kuala – Bupati Barito Kuala (Batola) H. Bahrul Ilmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Batola, Kamis (27/3). Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Batola Ayu Dyan Liliyana Sari Wiryono, didampingi Wakil Ketua I Harmuni, Wakil Ketua II H. Bahriannoor, serta dihadiri anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah H. Zulkipli Yadi Noor, dan sejumlah kepala SKPD.
Dalam laporannya, Bupati Bahrul Ilmi mengungkapkan bahwa pendapatan daerah Batola pada 2024 berhasil melampaui target. Dari yang ditetapkan sebesar Rp1,82 triliun, realisasi pendapatan mencapai Rp1,91 triliun atau 105,10 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp1,94 triliun atau 94,97 persen dari target Rp2,042 triliun.
“Alokasi APBD Batola sebelum perubahan sebesar Rp1,61 triliun meningkat menjadi Rp2,042 triliun, bertambah Rp432,23 miliar atau setara 27 persen,” ujar Bahrul Ilmi.
Selain pencapaian keuangan, Bupati juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan yang menunjukkan tren positif sepanjang 2024. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batola naik 1,03 persen menjadi 71,74, masuk dalam kategori tinggi. Pertumbuhan ekonomi pun meningkat dari 4,07 persen pada 2023 menjadi 5,02 persen.
“Kenaikan ini didukung oleh sektor pertanian, kehutanan, perikanan, konstruksi, industri pengolahan, perdagangan, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib,” jelasnya.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Batola juga mengalami kenaikan, dari Rp32,39 juta per kapita pada 2023 menjadi Rp34,29 juta per kapita di 2024.
Di sisi kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan Batola menurun dari 4,6 persen pada 2023 menjadi 4,36 persen di 2024. Pengangguran terbuka pun sedikit berkurang dari 3,42 persen menjadi 3,41 persen.
“Pemerintah juga berhasil mengendalikan inflasi, turun dari 2,28 persen menjadi 1,98 persen pada Desember 2024,” ungkap Bupati.
Salah satu capaian signifikan lainnya adalah penurunan prevalensi stunting, dari 33,36 persen berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menjadi 15,9 persen pada 2024, atau turun sebesar 17,7 persen.
Dalam bidang akuntabilitas pemerintahan, Pemkab Batola meraih nilai 77,04 dari Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Kementerian PAN RB, sehingga mendapatkan predikat BB.
Selain menyampaikan capaian kinerja, Bupati juga mengajukan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025.
“Usulan ini didasarkan pada kebutuhan mendesak dan perubahan peraturan perundang-undangan,” kata Bahrul Ilmi.
Beberapa Raperda yang diusulkan antara lain perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2026 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, serta Perda Nomor 6 Tahun 2027 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu, Pemkab Batola mengusulkan perubahan bentuk hukum dua perusahaan daerah—PD Aneka Usaha Selidah dan PD Pelabuhan Barito Kuala Mandiri—menjadi perusahaan perseroan daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sinergi antara DPRD dan Pemkab Batola menjadi kunci dalam pembahasan Raperda ini. Kami optimistis dapat menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tutupnya.
