KOTABARU — Pemerintah Kabupaten Kotabaru terus memacu akselerasi perencanaan tata ruang wilayah yang tertata, presisi, dan berkelanjutan guna mendukung iklim investasi daerah. Komitmen strategis tersebut diwujudkan melalui koordinasi dan pemaparan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Serongga bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Langkah integratif lintas pemerintahan ini ditempuh untuk memastikan pemanfaatan ruang di daerah berjalan terarah selaras dengan potensi unggulan lokal, sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum bagi para investor maupun pengembangan infrastruktur kawasan secara jangka panjang.

Bupati Kotabaru, H. Muhammad Rusli, memimpin langsung delegasi Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam forum pemaparan tersebut, didampingi Wakil Bupati Kotabaru, Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Kepala Bapperida, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kotabaru.

Dalam paparannya, Bupati H. Muhammad Rusli menegaskan bahwa dokumen RDTR WP Serongga memegang peranan krusial sebagai pedoman navigasi pembangunan daerah agar lebih terukur, sistematis, dan adaptif terhadap karakteristik wilayah.

“Kawasan Serongga menyimpan beragam potensi strategis yang siap dikembangkan, mulai dari konektivitas infrastruktur jalan, simpul pariwisata, perkebunan kelapa sawit, kawasan permukiman terpadu, hingga pusat kegiatan ekonomi masyarakat,” terang H. Muhammad Rusli.

Melalui legalisasi RDTR WP Serongga ini, Pemerintah Kabupaten Kotabaru menargetkan terciptanya tata kelola ruang yang terintegrasi sehingga mampu mendorong masuknya arus investasi baru secara terencana tanpa mengabaikan aspek kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup.

Penyelarasan Kebijakan Nasional dan Proyeksi Sektor Unggulan WP Serongga

Sementara itu, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menguraikan sejumlah parameter strategis yang menjadi instrumen evaluasi Raperkada RDTR. Aspek penekanan meliputi penyelarasan dengan Kebijakan Nasional Strategis, pemenuhan alokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH), perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), batas kawasan hutan, aspek mitigasi risiko bencana, serta kejelasan batas wilayah dan garis pantai.

Berdasarkan dokumen perencanaan tersebut, Wilayah Perencanaan (WP) Serongga diproyeksikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Kotabaru yang ditopang oleh tiga pilar sektor unggulan:

Sektor Pariwisata dan Agrowisata: Pengembangan destinasi unggulan wisata Goa Lowo di Desa Tegalrejo, kawasan agrowisata di Desa Telaga Sari, serta pelestarian dan pengembangan ekowisata hutan mangrove.

Infrastruktur dan Pelayanan Publik: Penguatan fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) serta rencana pembangunan infrastruktur transportasi berupa Terminal Penumpang Tipe C.

Ekonomi Produktif dan Permukiman: Penguatan kawasan industri perkebunan kelapa sawit yang terintegrasi dengan perluasan kawasan permukiman masyarakat yang tertata.

Seluruh potensi pengembangan kawasan tersebut membutuhkan rujukan tata ruang yang presisi agar dapat terkoneksi langsung dengan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission / OSS), sehingga proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi pelaku usaha dapat berjalan cepat dan transparan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *